Pengikut

Selasa, 10 November 2020

Wakaf Produktif dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

Tanah merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan di bumi yang memiliki fungsi dan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, pendidikan, dan lain-lain. Fungsi tanah yang ada seringkali dijadikan sebagai tempat tinggal, pusat pendidikan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, layanan kesehatan, instansi pemerintahan, dan lainnya.

Namun, dengan bertambahnya jumlah populasi manusia setiap harinya menyebabkan tanah yang ada di bumi semakin berkurang. Hal tersebut menjadikan pertanahan diatur oleh negara dalam hal kepemilikan dan pemanfaatannya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana tertera dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”.

Apabila ditinjau dari segi yuridis (landasan hukum), maka terdapat beberapa landasan hukum, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam yang mengatur tentang permasalahan pertanahan, salah satunya yaitu tentang tanah wakaf.

Islam hadir untuk mengatur segala urusan kehidupan baik tentang ibadah maupun muamalah. Dalam aspek mualamah, Islam juga mengatur tentang pertanahan, salah satunya tanah wakaf. Secara bahasa, kata wakaf berasal dari kata ‘waqafa’ yang memiliki arti ‘menahan’ atau ‘berhenti’ atau diam di tempat atau tetap berdiri. Sedangkan secara istilah, wakaf yaitu menahan harta dan memanfaatkan hasilnya untuk jalan Allah.

Dalam penjelasan yang lain, wakaf memiliki arti perbuatan seseorang atau lembaga hukum (wakif) yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan berupa tanah milik dan tanah tersebut dilembagakan untuk selamanya demi kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran agama Islam. Demikian dengan adanya wakaf yang digunakan untuk memfasilitasi tempat ibadah, membantu penanganan perekonomian umat, dan kesejahteraan umum yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariah.

 Apabila dilihat dari segi ditujukan dan diberikan kepada siapa, maka wakaf bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Namun fokus tulisan ini membahas tentang wakaf khairi (produktif). Secara artian, wakaf produktif merupakan wakaf yang secara khusus dipergunakan untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan, seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan, dan lainnya. Lebih dalamnya, wakaf produktif lebih banyak manfaatnya daripada wakaf ahli, sebab wakaf produktif bertujuan untuk kemaslahatan umat. Pada zaman khulafa ar-rasyidin, khalifah ‘Utsman bin Affan Ra. pernah membeli sumur yang beliau beli dari orang Yahudi dengan harga yang sangat mahal agar umat Islam bisa menggunakan sumur tersebut secara gratis. Hingga saat ini, sumur tersebut masih ada dan digunakan untuk kemaslahatan umat.

Wakaf dilindungi dan dinyatakan dalam hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Sudah menjadi suatu keharusan bahwa perkara pertanahan, termasukan perwakafan harus memiliki landasan hukum yang diatur oleh negara maupun agama. Landasan hukum tersebut bertujuan sebagai penguat dari adanya legalitas perwakafan tersebut. Di Indonesia, terdapat landasan hukum yang berkenaan dengan wakaf secara umum.

1.      Hukum Positif

a.       Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Wakaf yaitu perbuatan seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang beruapa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

b.      Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperkuan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2.      Hukum Islam

a.       Alquran

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّى يُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِنُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِه عَلِيْمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (Q.S. Ali ‘Imran/3: 92).

Tafsir dari ayat di atas menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ayat di atas berkenaan dengan salah seorang sahabat yang menginfakkan kebunnya dengan mengharapkan dan simpanannya di sisi Allah Swt.

b.      Hadis

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslan amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang mendoakannya.” (HR. Muslim). Para ulama mengartikan ‘sedekah jariyah’ sebagai wakaf.

Dalam hadis lain, dari ‘Abdullah bin Umar Ra. bahwa ‘Umar bin al-Khaththab Ra. mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian ia mendatangi Nabi Saw. untuk meminta pendapat beliau. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar. Saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga darinya sekali pun. Apa yang engkau perintahkan kepadaku perihal hal ini?” Beliau menjawab, “Jika hendak, engkau dapat menahan asalnya dan menyedekahkannya.” Maksud dari “engkau dapat menahan” adalah mewakafkan.

3.      Integritas Antara Hukum Positif dan Hukum Islam

-          Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 Ayat (1)

Wakaf adalah perbuatan hukum atau seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Wakaf produktif dilindungi dan memiliki landasan hukum, sebagaimana yang diatur oleh negara dan agama. Penetapan hukum tersebut berlandasan atas hak dan kewajiban yang dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Di Indonesia, hukum positif yang menjadi landasan hukum tentang wakaf yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004, sedangkan dari hukum Islam, yaitu Alquran dan Hadis, ditambah integritas antara hukum positif dan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 Ayat (1). Dari tinjauan kedua landasan hukum tersebut, maka wakaf, termasuk wakaf produktif termasuk bagian penting dari negara dan Islam.

 

Penulis adalah Muhammad Torieq Abdillah, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin

Referensi

Al-Bugha, Musthafa Dib. 2019. Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum    Islam Madzhab             Syafi’i. Solo: Media Zikir.

Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. 2003. Tafsir Ibnu Katsir            Jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i.

Pratiwi, Intan. 2015. “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004         TENTANG WAKAF (Studi Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Yatim dan Dhuafa Al-   Aulia Serua, Bojongsari-Depok”. Fakultas        Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri          Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar