Pengikut

Selasa, 22 Juni 2021

Pro dan Kontra Pilkada Serentak 2020 dalam Analisis Kaidah Fikih Tentang Kemudaratan

    Sebagian daerah di negara kita akan melaksanakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 nanti di tengah pandemi Covid-19. Tentu saja pelaksanaan pilkada serentak tahun ini sangat berbeda dari sebelumnya. Pasalnya negara kita masih diselimuti dengan pandemi Covid-19 yang mana belum ada penurunan yang begitu berarti. Masih banyak acara besar yang ditunda bahkan dibatalkan akibat pandemi Covid-19. Namun yang sedikit mengherankan, kenapa pemerintah tetap melaksanakan pilkada serentak tahun ini? Padahal acara besar yang lainnya seperti kompetisi sepak bola yang mana panitia dari kompetisi sepak bola menjamin kalau semua pertandingan yang dimainkan tidak akan didatangi oleh suporter ke stadion demi terhindarnya kasus penularan Covid-19. Hal ini yang menimbulkan kecemburuan pada pecinta sepak bola tanah air terhadap dilaksanakannya pilkada serentak tahun ini. Terlepas dari itu, terdapat pro dan kontra tentang pelaksanaan pilkada serentak apabila kita analisis dengan kaidah fikih tentang kemudaratan. Dalam beberapa kaidah turunan/cabang tentang kemudaratan, kita bisa lihat dan sikapi ke arah mana kaidah-kaidah yang akan disebutkan nantinya mengarah, apakah pro terhadap pilkada serentak, ataukah justru kontra.

Kaidah pertama, اَلضَّرَرُ يُزَالُ, “Kemudaratan dihilangkan sebisa mungkin.” Apabila kita kaitkan dengan pelaksanaan pilkada serentak tahun ini, maka kita harus menghilangkan mudarat semaksimal mungkin. Mudarat apa yang dimaksud? Yaitu menghindari terjadinya kerumunan atau berkumpulnya banyak orang saat melaksanakan pilkada serentak tersebut. Jadi, hal yang harus diberlakukan saat berlangsungnya pemilihan nanti, pemerintah harus mengatur ketat tentang salah satu komunikasi politik yang sering digunakan oleh calon legislatif atau eksekutif tersebut, yaitu kampaye. Pemerintah harus ekstra kerja keras agak tidak terjadi kerumunan saat perlaksanaan kampaye dengan mengutamakan jaga jarak dan menggunakan masker. Namun, apabila kerumunan tidak bisa dihindari dan masyarakat mengabaikan apa yang diatur oleh pemerintah, maka solusi yang ditawarkan bisa melakukan kampanye melalui media massa dan media elektronik. Begitu juga saat di TPS nanti, masyarakat harus dibatasi jumlahnya saat mendatangi TPS dengan cara membagi waktu pemilihan. Sesi pertama di pagi hari, sesi kedua di siang hari, dan sesi ketiga di sore hari. Jadi, kaidah ini pro terhadap pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.

            Kaidah kedua, اَلضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدرِ الْإِمْكَانِ, “Kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang.” Kaidah ini masih berkaitan dengan kaidah pertama, yaitu ketika kampanye dilaksanakan dan kerumunan tidak bisa dihindarkan, maka setidaknya masyarakat tetap menjaga jarak, tidak saling berdekatan, dan tetap menggunakan masker. Jadi, kaidah ini masih pro terhadap pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.

            Kaidah ketiga, دَرْءُ الْمفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ, “Menolak kemudaratan lebih diutamakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.” Kaidah ini berbicara ketika kemudaratan dan kemaslahatan berada dalam satu waktu, maka lebih baik mengutamakan untuk menolak kemudaratan. Di saat Indonesia masih terdapat banyak kasus masyarakat yang terkena Covid-19 dan pilkada serentak akan segera dilaksanakan yang kemungkinan akan menimbulkan bertambahnya kasus masyarakat yang terkena Covid-19, ditambah dengan munculnya klaster ‘pilkada serentak’ dalam sebuah kemudaratan. Sedangkan kemaslahatan yang akan diraih yaitu di beberapa daerah akan segera mendapatkan pemimpin yang baru. Apabila kita lihat kaidah ini, maka kemudaratan (pilkada serentak) harus ditiadakan untuk sementara waktu, meskipun maslahat yang didapatkan berupa terpilihnya pemimpin yang baru di beberapa daerah di Indonesia. Jadi, kaidah ini kontra terhadap pilkada serentak tahun ini.

            Kesimpulan, solusi, dan saran yang bisa penulis paparkan, apabila pemerintah tetap bersikeras untuk melaksanakan pilkada serentak tahun ini, maka pemerintah harus mengawal ketat berlangsungnya pilkada serentak tersebut dengan memerhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker untuk masyarakat. Kemudian, sebisa mungkin kampaye langsung ditiadakan dan diganti dengan kampanye secara daring dengan menggunakan media yang ada, sebab untuk menghindari kerumunan masyarakat. Namun, alangkah lebih baiknya pilkada serentak tahun ini ditunda terlebih dahulu dengan mengutamakan menghindari atau menolak kemudaratan yang ada. Selain itu, dalam masa mencari pemimpin yang baru di beberapa daerah yang ada, bukan berarti terjadi kekosongan kekuasaan di daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak, masih ada pejabat sementara gubernur, wali kota, atau bupati yang mengisi kursi pemerintahan. Sehingga menurut penulis, tidak ada ruginya apabila pilkada serentak ditunda dalam 2-3 bulan ke depan, sambil membantu pemerintah pusat dalam meminimalisir dan memerangi  penyebaran Covid-19 di Indonesia. Siapa tahu dalam 2-3 bulan ke depan, terdapat penurunan yang signifikan terhadap penyebaran Covid-19 sehingga pilkada serentak bisa dilakukan dengan normal tanpa ada rasa khawatir dan takut.

Penulis: Muhammad Torieq Abdillah Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin

mtabdillah11@gmail.com 

0 komentar:

Posting Komentar