Pengikut

Minggu, 14 November 2021

HAK ASASI MANUSIA

 

    Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia dan yang diperoleh berdasarkan martabatnya sebagai manusia. HAM merupakan hak serta kebebasan yang fundamental bagi semua orang tanpa memadang jabatan, ras, bangsa, etnis, agama, jenis kelamin, suku, serta status lainnya. HAM sejatinya harus selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam paturan perundang-undangan di Indonesia, merujuk ke pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yiang adil dan benar, bedasarkan mekanisme hukum yang berlaku.“

    Pelanggaran HAM di indonesia selalu mendapatkan sorotan dari banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Penyelesaiannya seringkali mengalami keterlambatan karena berbagai faktor penyebab atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali. Tanpa kita disadari, saat ini kita telah memasuki politik buying time, mengulur-ulur waktu untuk mengembangkan dan menyelesaikan suatu persoalan.

    Sejak awal masa kemerdekaan Indonesia, banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi dan belum terselesaikan hingga sekarang. Seperti peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta contohnya. Kasus yang menewaskan 4 orang mahasiswa tersebut terjadi pada tanggal 12 mei 1998, menjelang runtuhnya orde baru. Contoh lainnya adalah pada peristiwa penculikan para aktivis reformasi pada tahun 1997-1998 yang telah menyebabkan 23 orang menghilang tanpa jejak. Meskipun sudah berganti era kepemerintahan, sejumlah kasus pelanggaran HAM pada masa lalu tersebut masih tak kunjung terselesaikan dan belum menemui titik terang dalam penyelesaiannya. Sementara kehidupan para korban dari pelanggaran HAM tersebut cukup sulit dan masih terus berlanjut menunggu keadilan dari pemerintah. Pemerintah semestinya juga memberikan layanan psikologis bagi korban untuk pemulihan trauma. Sebab para korban selama ini sering kali masih mendapatkan stigma yang buruk dalam kehidupan sosial masyarakat.

    Lantas Kenapa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) tidak sampaikan usulan alternatif penyelesaiaan non-yudisial dalam kasus pelanggaran HAM di masa lalu? Sangat tidak clear kalau kasus-kasus pelanggaran ham masa lalu menggunakan pendekatan yudisial. Misalnya saja seperti pada peristiwa tahun 1965-1966. Menurut saya pribadi, kalau diartikan sebagai proses peradilan maka siapa orangnya yang mau diadili, bisa saja orang-orang yang diduga melanggar HAM sudah meninggal. Komnas HAM seharusnya bukan hanya melihat dari yudisial-nya saja, tetapi juga melihat pada konstitusi, budaya, dan faktor-faktor lain yang jadi kekhususan yang dilakukan institusi tersebut. Kalau bisa dilakukan, maka kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang mejadi beban bagi bangsa ini bisa segera diselesaikan.


Kontributor: Yoga Eko Prasetyo

0 komentar:

Posting Komentar